Buku Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh

Pengarang Fuadi
Institusi Universitas Samudra
Kategori Buku Referensi
Bidang Ilmu Hukum
ISBN 978-602-401-203-8
Ukuran 15.5×23 cm
Halaman
x, 275 hlm
Harga Rp 149.000,-
Ketersediaan Pesan Dulu

Rp 149.000

Deskripsi

Sinopsis Buku Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh

Buku Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh |

Buku yang ada di tangan pembaca ini mengangkat tentang hukum pengelolaan zakat dalam sistem pemerintahan Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbeda dengan daerah lain secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perbedaan tersebut antara lain disebutkan: 1) Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) pengaturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh) terhutang (taxes-crediet); 3) Zakat dikelola oleh lembaga daerah non structural yang disebut Baitul Mal.

Pengaturan tersebut ternyata banyak menarik perhatian orang banyak, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan masyarakat (muzaki), karena sebagaimana dikatahui zakat adalah merupakan salah satu ibadah mahdah, yang peruntukannya telah ditentukan dalam syari’at, dengan ditetapkkannya zakat sebagai salah satu sumber PAD, apakah hal ini tidak bertentangan dengan syari’at, karena konsekuensi logisnya harus dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja daerah sebagaimana PAD lainnya. Sementara pemahaman masyarakat zakat sudah diatur sedemikian rupa dalam Alquran dan Al-Hadist untuk disalurkan kepada asnaf-asnaf yang berhak (mustahik). Oleh karenanya para penyelenggara pemerintahan di Aceh harus mecari solusi penetapan zakat sebagai PAD, agar tidak melanggar prinsip-prinsip syari’at Islam dalam pengelolaannya, pada sisi lain harus sesuai dengan aturan keuangan yang ada, penyaluranya harus tunduk kepada aturan-aturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dan ternyata sampai sekarang, Zakat sebagai bagian PAD memang masih menyisakan masalah dan berpotensi menjadi kemelut regulasi. Permasalahan berikutnya adalah barkaitan dengan pengaturan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyebutkan: “Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah PPh terhutang dari wajib pajak (taxe credit), pengaturan ini berbeda yang dianut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara nasional yang menganut prinsip zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (biaya) kena pajak (taxe deductable).

Buku Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish. 

Lihat juga kategori buku-buku yang lain:

Buku Matematika | Buku Psikologi | Buku Agama Islam  | Buku Ilmu Komunikasi | Buku Ekonomi | Buku Sosial dan Politik | Buku Sosial Budaya | Buku Geografi Buku Teknik | Buku Pariwisata | Buku Pendidikan 

Pondok Djawara Deepublish

Informasi Tambahan

Berat 0.45 kg

Review

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Buku Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh”
Tag Produk :