Buku Politik Hukum Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia

Deskripsi

Sinopsis Buku Politik Hukum Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia

Buku Politik Hukum Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia

Buku ini adalah hasil penelitian penulis pada saat menempuh pascasarjana pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Mataram, kemudian setelah menjadi seorang dosen baru terpikir untuk menyempurnakan buku ini menjadi karya tulis yang bisa dijadikan referensi dan rujukan pada Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik guna menunjang bahan kepustakaan khususnya untuk mahasiswa S-1, S-2 dan S-3. Di samping itu juga banyak yang meminta naskah ini untuk bisa diterbitkan menjadi buku karena terkait dengan judul dan materi buku ini masih sangat minim dan sangat dibutuhkan di dunia perguruan tinggi guna mengetahui politik hukum pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dan seluk beluk sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dari perubahan pertama pada tahun 1999 s.d. tahun 2002.

Adapun buku ini terdiri dari 6 bab yaitu bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri atas: pertama tentang latar belakang; kedua keberadaan DPD RI di Indonesia; ketiga sistem bicameral di beberapa daerah di Indonesia dan beberapa negara seperti Inggris, Amerika dan Belanda; keempat beberapa bentuk negara di dunia; kelima teori dan konsep sistem parlemen di Indonesia; dan keenam metodologi hukum dan metodologi penelitian hukum. Pada bab kedua membahas tentang politik hukum pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yang terdiri atas: pertama latar belakang terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah; kedua politik hukum pembentukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia; ketiga perdebatan panitia PAH I tahun 1999 dan panitia PAH tahun 2000–2002; dan keempat tinjauan checks and balances sistem ketatanegaraan Indonesia pasca- dan pra-amandemen UUD 1945. Padan bab ketiga membahas tentang kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang. Kemudian pada bab keempat membahas tentang konsep pengaturan kedudukan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang ke depan. Pada bab kelima membahas tentang proses pemilihan dan pengangkatan DPD RI dan pada bab keenam adalah penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran terkait dengan konsep ketatanegaraan di Indonesia.

Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya:

1. Politik Hukum Pembentukan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
2. Kedudukan DPD dalam Pembentukan UU
3. Konsep Pengaturan Kedudukan Fungsi DPD dalam Pembentukan UU
4. Proses Pemilihan dan Pengangkatan DPD RI

Buku Politik Hukum Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.

Dapatkan buku-buku berkualitas hanya di Toko Buku Online Deepublish. Kami berfokus menjual buku-buku kuliah untuk Mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan pilihan terlengkap kamu pasti mendapatkan buku yang Anda cari.

Kelebihan kami :

*Buku Baru
*Original
*Pengiriman Cepat
*Stok selalu tersedia
*Packing aman & rapi
*Garansi 100% jika produk rusak/cacat/tidak sesuai KAMI GANTI atau UANG ANDA KEMBALI