VOUCHER DISKON DEEPUBLISH

Buku Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah

Pengarang Prof. Dr. Johan Jasin, S.H., M.Hum
Institusi
Kategori Buku Referensi
Bidang Ilmu Hukum
ISBN 978-623-209-659-2
Ukuran 15.5×23 cm
Halaman

viii, 208 hlm

Ketersediaan Pesan Dulu
Tahun  2019

Rp 112.000

Deskripsi

Sinopsis Buku Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah

Buku Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah |

Buku ini terdiri dari beberapa bab, bab pertama pendahuluan, bab kedua pengertian, asas, fungsi dan tujuan hukum, bab ketiga penegakan hukum, bab keempat hak asasi manusia, bab kelima otonomi daerah dan bab terakhir hukum dan HAM di era otonomi di daerah.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat tiga persoalan yang sangat mendasar, yakni hukum, hak asasi manusia (ham) dan otonomi daerah. Bagi bangsa dan bernegara persoalan hukum teramat penting, karena hukum menjadi instrumen utama sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bahkan hukum bagi masyarakat juga merupakan landasan dasar yang menjadi pegangan tatkala warga masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dimaksud terkait erat dengan ham yang harus dilindungi, dijamin dan ditegakkan oleh semua lapisan komponen bangsa. Ham tersebut menjadi unsur penting bagi suatu negara hukum, disamping pemerintah dan yang diperintah tunduk pada hukum serta adanya peradilan administrasi negara. Persoalan penegakan hukum dan ham tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki berbagai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Kewenangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Pengaturan kewenangan ini lebih detail diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang kesemuanya itu ditujukan untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia sebagaimana menjadi tujuan hukum sekaligus pemenuhan ham. Ketiga persoalan di atas, hukum, ham dan otonomi daerah penulis kemas dalam sebuah konsep penegakan hukum dan ham diera otonomi daerah yang nantinya akan diulas pada tulisan berikut ini.

Buku Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.

Lihat juga kategori buku-buku yang lain:

Buku Biologi Buku Kesehatan | Buku Hukum | Buku Ekonomi | Buku Kimia | Buku Manajemen | Buku Psikologi | Buku Pendidikan | Buku Sosial Politik Buku Metode Riset | Buku Sains dan Teknologi

Informasi Tambahan

Berat 0.5 kg

Review

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Buku Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah”
Tag Produk : ,