Buku Hukum dan Politik Ketatanegaraan Indonesia

Rp 78.000

Penulis Wira Atma Hajri, S.H., M.H.
Institusi
Kategori Buku Referensi
Bidang Ilmu Hukum
ISBN 978-623-209-834-3
Ukuran 15.5×23 cm
Halaman vi, 75 hlm
Ketersediaan Pesan Dulu
Tahun 2019
 
Pengiriman

Dikirim dari Sleman, Yogyakarta

Biaya Pengiriman

Akan dihitung saat checkout

Bingung bagimana cara checkout di Toko Buku Online Deepublish Store? Ikuti Panduan Belanja.

Deepublish Menyediakan Berbagai Metode Pembayaran untuk Memudahkan Pembelian.

Metode pembayaran 1
Metode pembayaran 2

Beli Buku ini Sekarang

Deskripsi

Sinopsis Buku Hukum dan Politik Ketatanegaraan Indonesia

Buku Hukum dan Politik Ketatanegaraan Indonesia –

Dari sisi struktur ketatanegaraan, kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara kelembagaan sama sekali tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berbeda halnya dengan Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Pasal 10 UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”.

Tulisan di atas merupakan sebagian kutipan dalam buku Hukum dan Politik Ketatanegaraan Indonesia. Buku ini menghidangkan beberapa soalan yang mengitari persoalan ketatanegaraan Indonesia, yaitu wacana reformasi struktural: Polri di bawah kementerian, pemberian remisi bagi terpidana korupsi, kewenangan praperadilan memutus penetapan tersangka, pencabutan hak ulayat untuk kepentingan umum, pendanaan parpol dari APBN, alokasi dana desa, sistem lelang jabatan, dan peradilan khusus pemilu. Tema-tema ini dihidangkan secara lebih ilmiah. Sebab di sini tidak hanya dikemukakan kelebihan-kelebihan, namun juga kelemahan-kelemahannya baik secara teori, praktik, maupun kemungkinan yang akan terjadi dalam praktiknya andaikata diterapkan.

Buku ini menghidangkan beberapa soalan yang mengitari persoalan ketatanegaraan Indonesia, yaitu wacana reformasi struktural: Polri di bawah kementerian, pemberian remisi bagi terpidana korupsi, kewenangan praperadilan memutus penetapan tersangka, pencabutan hak ulayat untuk kepentingan umum, pendanaan parpol dari APBN, alokasi dana desa, sistem lelang jabatan, dan peradilan khusus pemilu. Tema-tema ini dihidangkan secara lebih ilmiah. Sebab di sini tidak hanya dikemukakan kelebihan-kelebihan, namun juga kelemahan-kelemahannya baik secara teori, praktik, maupun kemungkinan yang akan terjadi dalam praktiknya andaikata diterapkan.

Selamat membaca!

Buku Hukum dan Politik Ketatanegaraan Indonesia ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.

Dapatkan buku-buku berkualitas hanya di Toko Buku Online Deepublish. Kami berfokus menjual buku-buku kuliah untuk Mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan pilihan terlengkap kamu pasti mendapatkan buku yang Anda cari.

Kelebihan kami : 

*Buku Baru
*Original
*Pengiriman Cepat
*Stok selalu tersedia
*Packing aman & rapi
*Garansi 100% jika produk rusak/cacat/tidak sesuai KAMI GANTI atau UANG ANDA KEMBALI

Informasi Tambahan

Berat 0,2 kg

Review

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Buku Hukum dan Politik Ketatanegaraan Indonesia”
Paling Laris

Rp 39.000

Paling Laris

Rp 188.000

Paling Laris

Rp 79.000

Paling Laris

Rp 79.000

Ada yang bisa Bang Jon Bantu?

Bantuan, transaksi, reseller dan pertanyaan umum

Ingin pengadaan buku/bahan pustaka dan kerjasama?

Selamat Berbelanja Buku di Deepublish Store