Mengenal elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dalam mengikuti perkembangan zaman dalam sistem keuangan dan ekonomi yang diterapkan di pemerintahan.
Sistem ekonomi semakin berkembang, dan sistem pembayaran pun juga demikian. Sistem pembayaran di jaman nenek moyang kita mungkin belum familiar dengan sistem pembayaran menggunakan mata uang. melainkan menggunakan sistem barter.
Barter adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantara alat tukar. Namun sistem ekonomi berkembang. Barter dirasa tidak cukup lagi untuk menyelesaikan masalah transaksi. System barter memiliki kelemahan, dan singkat cerita muncullah sistem pembayaran menggunakan mata uang.
Setelah sistem pembayaran menggunakan mata uang, muncul lagi sistem pembayaran diera digitalisasi seperti sekarang yaitu sistem pembayaran tunai dan nontunai. Di lembaga pemerintahan pun juga mengalami transisi, yaitu elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Nah, buat kamu yang tertarik ingin mendalami lebih dalam tentang elektronik transaksi pemerintah daerah (ETPD) bisa intip buku yang mengulas tentang ETPD karya Ni PUtu Nyari Artha. Di buku ini akan mengulas evolusi sistem pembayaran, yang dulunya serba manual menjadi digital.
Elektronik transaksi pemerintah daerah (ETPD) adalah metode atau transaksi yang telah diubah pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai atau transfer. Atau dalam bahasa sehari-hari adalah sistem elektronifikasi.
Sebenarnya tidak hanya pemerintah daerah saja yang menggunakan metode pembayaran nontunai. Budaya dan kebiasaan masyarakat pun juga demikian. Hal ini dianggap wajar karena memang perubahan digitalisasi dan teknologi yang semakin canggih.
Ada satu hal yang menarik dari transaksi elektronik di tahun 2020. Kata Gubernur BI, Perry Warijo dalam konferensi virtual Rapat Dewan Gubernur menyebutkan bahwa terjadi pertumbuhan transaksi uang elektronik yaitu 67,9 persen, dan volume transaksi digital banking juga tumbuh lebih cepat mencapai 60,8%.
Dari sini dapat dilihat bahwasanya masyarakat sangat siap menyambut era digital dan pemerintah daerah pun juga harus menyesuaikan agar sesuai dengan perkembangan ekonomi. Terkait dengan pengaturan elektronifikasi transaksi Pembda diawali dengan GNNT yang diinisiasi oleh BI bersama pemerintah pada tahun 20154 dalam rangka cashless society.
Sejalan dengan itu, GNNT diterbitkan instruksi presiden (Inpress) No. 10/2016 yang salah satunya berisi arahan percepatan implementasi transaksi nontunai di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda. Nah, buku terbitan Deepublish satu ini akan mengulas terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Buku setebal 77 halaman ini dibagi menjadi 9 bab. Di bab satu dan dua akan dijelaskan evolusi sistem pembayaran dan bentuk ETPD. Di bab tiga, kamu akan diajak melihat dan membaca tentang instrumen dan kanal pembayaran nontunai. Di bab keempat akan mengulas tentang kertas kerja ETPD.
Mungkin kamu salah satu yang bekerja di pemerintahan daerah, dan sedang mencari tentang road map, kamu juga dapat mempelajari di buku ini. Tepatnya di bab 5 akan dipaparkan peta jalan implementasi ETPD. DImana untuk menyusun peta jalan implementasi ETPD memperhatikan kertas kerja yang telah disusun sebelumnya, yaitu peta transaksi dan peta permasalahan pelaksanaan ETPD.
Di bab ini kamu akan diberikan arahan secara tidak langsung, terkait runtutan pembuatan Road Map. Sangat direkomendasikan buat kamu yang memang sedang mengerjakan tugas ini. Oh iya, di sini juga akan diberikan contoh peta penyelesaian, untuk gambaran.
Dibagian bab akhir, penulis akan mengajak kamu mengetahui lebih dalam terkait rangka implementasi ETPD dalam menjalin kerjasama. Dimana ada aturan dalam menjalankan kerjasama yang harus disepakati kedua belah pihak.
Di bab akhir akan dibagi menjadi dua sub bab, yang mengulas tentang penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara penyelesaiannya, kamu bisa temukan ketika membaca buku secara langsung.
Buat kamu yang tertarik ingin mengetahui jawaban tentang Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, bisa dapatkan bukunya di website resmi untuk mengetahui diskon dan promo. Atau bisa juga melakukan pemesanan melalui WA di sini.
| Penulis | Ni Putu Myari Artha, S.STP., M.Si |
| Kategori | Buku Referensi |
| Bidang Ilmu | Ekonomi |
| ISBN | 978-623-02-3525-2 |
| Ukuran | 15.5×23 cm |
| Halaman | xii, 77 hlm |
| Ketersediaan | Pesan Dulu |
| Tahun | 2021 |
| Link Pembelian | Beli Sekarang |