Pengertian Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum sehingga bisa mencapai tujuan dan prinsip yang diangkatnya.
Mendekati masa pemilu (pemilihan umum) baik untuk wakil rakyat sampai Presiden, tentunya akan mendengar istilah good governance atau pemerintahan yang baik. Indonesia dan negara lain di dunia dijamin menghendaki negaranya punya pemerintahan yang baik.
Pemerintahan dikatakan baik ketika melahirkan kebijakan yang memang melindungi rakyat dan ikut mensejahterakan rakyat banyak. Membantu sistem pemerintahan yang baik ternyata tidak semudah mengucapkan janji saat melakukan kampanye.
Sebab suatu pemerintahan bisa baik tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pemerintahan berisi seluruh wakil rakyat. Melainkan juga dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri sekaligus sektor swasta seperti industri dan perusahaan yang dikelola oleh swasta.
Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik? Sebab ada banyak pihak yang ikut terlibat dalam membangun pemerintahan baik tersebut. Uraian berikut bisa menjelaskannya secara detail.
Daftar Isi
Apa itu Good Governance?
Secara umum, istilah good governance atau pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Jadi, suatu pemerintahan dikatakan baik jika manajemen pembangunanya sudah solid dan bertanggung jawab. Selain itu, juga tidak ada indikasi terjadinya praktek korupsi yang membuat pihak tertentu diuntungkan sementara pihak lain cenderung dirugikan.
Suatu pemerintahan bisa baik adalah ketika kebijakan yang diterapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari banyaknya aktivitas usaha yang bisa berjalan karena proses perizinan yang tidak dibuat rumit, mudah, murah, dan transparan.
Konsep dari good governance sendiri adalah untuk membangun suatu sistem yang melahirkan kebijakan bertanggung jawab. Dimana tanggung jawab ini bisa ditanggung bersama dan bisa menguntungkan semua pihak. Tanpa terkecuali dan tanpa memihak.
Dalam prakteknya, membangun pemerintahan yang baik tidaklah mudah. Sebab perlu dukungan dari banyak pihak yang memang memiliki satu frekuensi yang sama. Dimana semua ingin bisa bermanfaat dan menghadirkan kebijakan yang adil bagi masyarakat luas.
Sayangnya, tidak sedikit pemerintahan yang menjadi buruk karena ada beberapa pihak yang masih fokus pada kepentingan pribadi. Perubahan menjadi pemerintahan yang baik kemudian semakin terjal dan tentunya memakan waktu lebih lama.
Pengertian Good Governance Menurut Para Ahli
Mendalami lagi apa itu good governance, maka selain memahami definisinya secara umum. Juga bisa mencoba mengetahui definisi yang disampaikan oleh sejumlah ahli. Terdapat beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya, diantaranya adalah:
A. World Bank (Bank Dunia)
Sumber pertama yang menjelaskan definisi dari pemerintahan yang baik adalah World Bank atau Bank Dunia. Definisinya digunakan sebagai definisi umum dari pemerintahan yang baik.
Jadi, menurut World Bank istilah good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
B. Karhi Nisjar
Pendapat yang kedua adalah disampaikan oleh Karhi Nisjar. Menurut Nisjar, pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan yang mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.
C. J.B Kristiadi
Pendapat yang terakhir disampaikan oleh J.B Kristiadi, menurutnya pemerintahan yang baik adalah suatu sistem pemerintahan yang bisa dicapai melalui pengaturan yang tepat di antara dua fungsi pasar dan fungsi organisasi termasuk organisasi publik, sehingga tercapai transaksi transaksi dengan biaya rendah.
Melalui sejumlah definisi yang disampaikan para ahli tersebut, maka bisa disimpulkan. Bahwa good governance adalah kondisi dimana pemerintahan suatu negara bisa sangat baik. Yakni menyediakan sistem yang akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan mengikuti aturan hukum.
Sehingga terjadi keadilan bagi seluruh rakyat, tidak peduli status sosial dan jabatan yang dipegang. Ketika ada tanggung jawab maka menjadi tanggung jawab yang wajib dilaksanakan. Kemudian tidak ada lagi istilah hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Tujuan Good Governance
Pemerintah Indonesia sekaligus pemerintah dari negara lain tentunya ingin memiliki sistem pemerintahan yang baik. Sebab lewat sistem inilah kondisi negara bisa tetap aman, damai, dan tentram.
Sekaligus bisa semakin sejahtera, dimana masyarakat punya penghasilan yang tinggi. Kemudian kondisi keuangan negara juga membaik berkat tingginya kemampuan ekonomi masyarakat.
Penerapan kebijakan pemerintahan yang baik di Indonesia diketahui didasarkan pada PERMENPAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Melalui Permenpan tersebut juga dijelaskan mengenai tujuan dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Diantaranya adalah:
1. Terciptanya Birokrasi yang Bersih
Tujuan yang pertama adalah untuk menciptakan birokrasi atau sistem pemerintahan yang bersih. Bersih disini adalah bebas dari tindakan KKN mencakup korupsi, kolusi, dan nepotisme.
KKN adalah praktek yang merugikan banyak pihak, tidak hanya masyarakat di satu daerah saja tapi seluruh Indonesia. KKN yang diterapkan oleh satu pihak saja di dalam birokrasi kemudian membuat wajah birokrasi menjadi hitam seluruhnya.
2. Terciptanya Birokrasi yang Bekerja Secara Efisien
Membangun sistem pemerintahan yang baik juga bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bekerja secara efisien, efektif, dan juga produktif. Sehingga mereka mampu memberikan dampak yang besar kepada masyarakat.
Misalnya saat proses administrasi diperpendek dalam mengurus pembuatan KTP. Sistem dibuat lebih praktis, sehingga KTP bisa jadi dalam hitungan jam atau mungkin hari saja. Tidak ada istilah harus “menembak” untuk terbebas dari birokrasi yang berbelit-belit.
3. Membangun Birokrasi yang Bekerja Transparan
Tujuan yang ketiga dari good governance adalah membangun birokrasi yang transparan, sehingga tidak ada yang ditutupi. Namun, pada aspek tertentu tetap melindungi informasi yang sifatnya rahasia dan bukan untuk dikonsumsi oleh publik.
4. Menciptakan Birokrasi yang Melayani Masyarakat
Pemerintah bersama jajarannya pada dasarnya bertujuan untuk melayani segala keperluan masyarakat. Mulai dari pembuatan KTP, NPWP, pemasangan listrik, dan lain sebagainya.
Semua layanan yang disediakan pemerintah harapannya bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Maka membangun pemerintahan yang baik bertujuan untuk membuat birokrasi punya kemampuan melayani masyarakat dengan prima.
5. Menciptakan Birokrasi yang Akuntabel
Tujuan yang terakhir adalah menciptakan atau membangun birokrasi yang akuntabel. Yakni memiliki tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Sehingga tidak pernah mencari kambing hitam atas kesalahan yang dilakukan.
Pihak yang Terlibat
Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan good governance bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan prinsip yang dibawakan?
1. Pemerintah
Pemerintah dalam hal ini di Indonesia sebagai lembaga eksekutif, maka pemerintah yang bisa mengatur dinamika politik dan menjalankan hukum yang telah dibuat sehingga bisa menimbulkan kondisi yang kondusif.
Sebenarnya, pemerintah disini bisa dari DPR (legislatif yang membuat peraturan), Eksekutif (yang menjalankan peraturan dan undang-undang) dan Yudikatif (yang mengadili apabila terjadi pelanggaran).
2. Masyarakat
Masyarakat adalah poin utama sebab objek dalam pemerintahan dan negara adalah kesejateraan masyarakat. Masyarakat harus bisa aktif dalam interasi sosial, interasi ekonomi, peran aktif dalam demokrasi dan interaksi lainnya.
3. Swasta
Pihak swasta berperan dalam menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat pada sebuah daerah sekelilingnya.
Ketiganya diatas tidak bisa berjalan sendiri, tetapi perlu sinergi bersama membangun hal tersebut.
Prinsip Good Governance
Dalam melaksanakan good governance, kemudian perlu memegang sejumlah prinsip agar bisa sukses. Prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain:
1. Partisipasi
setiap warga negara Indonesia memiliki suara atau peran di dalam pemerintahan. Sehingga punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Penegakan hukum
aparat hukum atau penegak hukum bisa menjalankan tugasnya dengan baik dengan menjunjung tinggi keadilan, HAM, dan Pancasila.
3. Akuntabilitas
Kondisi dimana pemerintah bersama pihak terkait mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukan.
4. Daya tanggap
Memiliki kepekaan akan keadaan yang dinamis.
5. Transparansi
Jaminan memperoleh kemudahan untuk mengakses informasi yang akurat dan bisa mengikuti alur proses setiap layanan dengan mudah.
6. Kesetaraan
Setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
7. Wawasan ke depan
Mampu membangun daerah dan wilayah manapun agar bisa terus berkembang dari waktu ke waktu.
8. Pengawasan
Melibatkan semua pihak termasuk masyarakat dan pihak swasta dalam menjalankan pemerintahan sehingga mereka berperan sebagai pengawas untuk memastikan pemerintahan berjalan baik.
9. Efisiensi dan Efektivitas
Pejabat dan aparat pemerintah mampu memaksimalkan SDM yang dimiliki untuk mampu melayani masyarakat dengan efisien dan efektif.
Ciri-Ciri Good Governance
Suatu pemerintahan yang sudah mampu melaksanakan good governance kemudian ditunjukan dengan beberapa ciri. Ciri-ciri tersebut antara lain:
- Sumber daya yang tersedia atau dimiliki mampu dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung kebutuhan masyarakat luas.
- Adanya kesetaraan atau keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada yang merasa dan memang diperlakukan tidak adil oleh pihak manapun.
- Adanya transparansi dalam menyajikan informasi, apapun informasi yang memang sebaiknya dipublikasikan.
- Pemerintah mampu menerima dan menampung setiap keluhan maupun kritik yang disampaikan masyarakat, kemudian mencoba mengatasi keluhan tersebut satu per satu dengan baik.
- Memiliki visi yang strategis sehingga untuk membangun pemerintahan yang baik bisa lebih mudah, cepat, dan juga tepat.
- Memberikan perhatian kepada masyarakat yang kondisinya memang tidak berkecukupan dan paling lemah.
Faktor Kunci Keberhasilan Good Governance
Dalam membangun pemerintahan yang baik atau good governance, tingkat keberhasilan tentu dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Terdapat beberapa faktor yang merupakan faktor kunci.
Sehingga faktor-faktor inilah yang sangat menentukan apakah pemerintah bisa membangun pemerintahan yang baik atau sebaliknya. Faktor yang dimaksudkan antara lain:
1. Keadilan Sosial
Faktor yang pertama dan menentukan sekali suatu pemerintahan yang baik bisa dibentuk atau tidak adalah adanya keadilan sosial. Keadilan yang tidak hanya fokus pada satu pihak saja, melainkan bisa dirasakan oleh semua orang.
Tidak harus menjadi keturunan priyayi, tidak harus berlaku paling sopan, tidak harus yang punya good looking baru bisa mendapat keadilan. Semua orang berhak mendapatkannya, agar yang salah bisa bertanggung jawab sesuai aturan dan norma yang berlaku.
Kedepannya tentu diharapkan tidak ada lagi praktek tidak adil, apapun perbuatan dan bidangnya. Sebab menurut Pancasila, keadilan adalah untuk seluruh rakyat Indonesia bukan untuk pihak-pihak tertentu saja.
2. Modernisasi Birokrasi
Birokrasi di tanah air atau mungkin di sejumlah negara lain di dunia, bisa jadi perlu dimodernisasi. Ada peralihan sistem yang tadinya manual menjadi online, untuk memberi kemudahan, kepraktisan, dan transparansi akses informasi maupun layanan.
Tentunya dibuat sistem online yang modern sekaligus yang memang bagus. Supaya tidak hanya asal mengumumkan sistem sudah dibuat online. Akan tetapi tidak user friendly yang kemudian membuka peluang bagi para “calo” untuk beraksi.
Modernisasi penting agar layanan dari pemerintah bisa efektif dan efisien. Hanya saja jangan asal dalam membuat sistem online, perlu dipastikan bekerja atau berfungsi dengan baik.
Jangan sampai sistem yang modern justru semakin susah untuk diakses yang tentu membangun celah bagi mereka yang ingin meraih keuntungan di tengah kesempitan.
3. Pemerintahan yang Kuat
Faktor ketiga yang menjadi kunci keberhasilan good governance adalah pemerintah yang kuat. Memiliki kebijakan yang memang tangguh dan menguntungkan semua pihak, terutama rakyat kecil.
Pemerintah harus punya tujuan yang jelas dan bisa menerapkan berbagai kebijakan sebaik mungkin tanpa ada ketimpangan. Perlu punya kebijakan yang menguntungkan rakyat tanpa ada proses eksploitasi sumber daya yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak luar.
4. Pemerintahan yang Akuntabel
Berikutnya adalah pemerintahan yang akuntabel, yakni yang memang terpercaya dan bisa dipercaya. Pemerintah membangun sistem yang setiap lembaga dan kementerian di bawah naungannya bersifat akuntabel.
Yakni bisa bertanggung jawab penuh atas tanggung jawab atau kewajiban yang diberikan kepada mereka. Misalnya kewajiban untuk melayani rakyat, maka harus maksimal dan dibuat efektif, efisien, sekaligus transparan.
Pemerintah yang sudah akuntabel biasanya akan bebas dari tindakan KKN, sekecil apapun KKN tersebut. Sebab KKN adalah suatu penyakit berbahaya yang bisa tumbuh dengan cepat seperti sel kanker.
Ketika budaya ini sudah hilang, maka pemerintah bisa lebih sehat. Pemerintahan yang baik pun bisa diciptakan dengan lebih mudah. Oleh sebab itu, perlu fokus membangun pemerintahan yang akuntabel agar pemerintahan yang baik bisa diwujudkan.
Contoh Singkat Good Governance di Indonesia
Dalam menciptakan pemerintahan yang baik, banyak upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Prosesnya sendiri menurut catatan sejarah dimulai sejak era reformasi, sehingga ada beberapa contoh pemerintahan yang baik terlaksana di Indonesia. Misalnya:
- Presiden diatur masa jabatannya, yang dulunya bisa seumur hidup kemudian diberi batasan sampai 5 tahun dan maksimal 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden.
- Pemilihan umum baik untuk anggota DPR, DPRD, sampai Presiden dilakukan dengan melibatkan rakyat. Dimana dulunya di Indonesia Pemilu diwakilkan oleh anggota DPR yang tentu hasilnya bisa tidak selalu sesuai dengan keinginan rakyat.
- Dibukanya seleksi PNS lewat Tes CPNS yang bisa diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dari formasi yang dibuka. Sebab dulunya, PNS sifatnya seperti dinasti saat ada satu anggota keluarga menjadi PNS maka anak, cucu, cicit, dan seterusnya biasanya menjadi PNS. Sekarang, siapa saja bisa selama hasil tes bagus dan memenuhi syarat dari formasi yang dilamar.
- Transparansi terhadap APBN, hal ini menjadi tindak lanjut dari kasus korupsi terhadap dana APBN yang berlarut-larut. Sehingga dengan mencantumkan APBN dan laporan rutinnya secara berkala, masyarakat dan semua pihak bisa menjadi pengawas dan audit terhadap penggunaan APBN.
- Dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menanggulangi pelaku korupsi di pemerintahan baik daerah maupun pusat. Harapannya dengan adanya KPK kasus korupsi di Indonesia menurun dan di masa mendatang generasi muda bahkan tidak kenal apa itu istilah “korupsi”.
- Dihapusnya status karyawan honorer di sejumlah instansi dan lembaga pemerintahan, terutama kampus dan sekolah. Sehingga di masa mendatang tidak ada lagi guru yang sebulan hanya menerima gaji Rp 200 ribu saja atau dosen yang hanya menerima gaji Rp 700 ribu sebulan. Semua diangkat menjadi PPPK jika lolos seleksi, sehingga sampai usia pensiun mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak.
Masih banyak lagi contoh penerapan good governance di Indonesia yang tentunya di masa mendatang akan ada lebih banyak lagi kebijakan serupa. Sehingga Indonesia secara murni memiliki pemerintahan yang baik, yang tentu menjadi harapan semua pihak (Pujiati).
Video Collaborative Governance