Buku Perkembangan Demokrasi dan Politik Pasca Reformasi – Buku karya Empi Muslion yang berjudul Kontemplasi Demokrasi, Politik dan Pemerintahan Pasca Reformasi mengupas beberapa sisi dan kronik peristiwa yang berlangsung di Indonesia. Buku ini pula juga mengupas seputar fenomena demokrasi politik, hukum, sosial dan penyelenggaraan pemeritah pasca reformasi.
Buku yang memaparkan tentang inkonsistensi dan format ulang DPD RI sebagai salah satu catatan kritis. Salah satu buah reformasi, salah satunya yang menonjol adalah perubahan mendasar pola kekuasaan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini memungkinkan tumbuhnya daerah-daerah baru sebagai the rise of the rest.
Kekuasaan dan panggung politik serta ekonomi tidak lagi berasal dari pusat Ibu Kota, tetapi daerah-daerah baru hasil pemekaran pun mempunyai peluang yang sama. syaratnya, birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selama 20 tahun masa reformasi, masih terdapat kekurangan di sana sini. Reformasi birokrasi yang belum tuntas, kolusi, korupsi dan nepotisme yang justru makin membudaya, dan persoalan politik dan ekonomi sehingga kualitas demokrasi yang masih bersifat procedural bukan subtansif-kultural.
Jadi buku ini pada dasarnya bukanlah buku akademik yang padat konsep lagi sarat teori. Buku ini dirancang di kepala seorang birokrat yang terlalu sering idenya berpapasan dengan sekumpulan gambaran kebijakan bermasalah. Oleh sebab itu buku ini lahir dari hasil meditasi atas polusi demokrasi, politik dan pemerintahan yang tidak saja hampir mendekati ambang batas tolereansi juga saling bersentuhan, berkaitan, berjumpalitan, dsb.
Buku Perkembangan Demokrasi dan Politik Pasca Reformasi
Nah buat kamu yang tertarik dan penasaran dengan buku perkembangan demokrasi ini. Di sana kamu akan mempelajari beberapa poin pembelajaran. Apa saja, cekidot poin yang akan kamu pelajari di sana.
Daftar Isi
1. Otonomi Daerah
Menjelang 2 dasawarsa implementasi otonomi daerah berlangsung pasca era reformasi di Indonesia. Banyak bermuculan apresiasi oleh masyarakat tetapi ada juga yang dimaki, ada yang berinovasi dan berkreativitas tinggi tetapi juga da yang terjebak dalam praktik kongkalikong kolusi dan korupsi.
Sebenarnya peluang dan kompetensi untuk menilai keberhasilan otonomi daerah pada kabupaten/kota ada pada tingkat propinsi yang dalam pelaksanaannya bisa saja bekerjasama dengan perguruan tinggi. Tetapi pemerintah propinsi pun sepertinya hanya terjebak pada kegiatan rutinitas, yang seolah-olah bersaing dengan pemeritah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPDnya masing-masing dan tidak jarang terjadi tumpang tindih kegiatan dengan daerah kabupaten dan kota.
Nah, bab otonomi daerah ini juga kamu akan mempeajari apa saja sih indikator bisa dikatakan daerah berhasil? Kemudian akan di ulas pula cara menjaring kepala daerah yang berkualitas, yang tidak minim substansi dan akan mengulas pula kepala daerah yang memiliki nilai tambah.
2. Jejak BIrokraasi dan ASN
Membicarakan tentang jejak birokrasi dan ASN ini berkaitan dengan rekulturasi dan reposisi peran birokrasi. Setelah lebih satu dasawarsa proses reformasi berjalan. Kita harus berani mengakui bahwa sampai saat ini peralihan dari sistem otoritarian ke sistem demokratik merupakan periode yang amat sulit bagi proses reformasi birokrasi.
Apalagi kalau dikaitkan dengan kualitas birokrasi pemerintahan maupun realisasi otonomi daerah, serta maraknya penyalahgunaan wewenang pada birokrasi pemerintahan yang diperkirakan semakin sistemik dan bahkan merata ke daerah.
Menariknya, kelembagaan proses reformasi birokrasi pun dirasa oleh pemerintah saat ini dengan mengembangkan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menjadi Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi pada Kabinet Indonesia Berjilid II.
Baca juga : Pengertian Hukum Pidana Materiil Dan Formil
Di bab ini kamu pun akan mempelajari makna birokrasi itu sendiri seperti apa dan bagaimana. Kamu pun akan mempelajari tentang rekulturasi birokrasi, reposisi peran birokrasi. Begitu besar tumpuan diharapkan kepada birokrasi.
Citra yang berkembang di masyarakat menjadi penting kita ketahui secara lengkap danrinci sebagai refleksi dan tentu menjadi kewajiban jajaran birokrasi sendiri untuk melihat dan mendalami serta melakukan segala justifikasinya untuk tujuan perbaikan. Salah satunya melakukan upaya reformasi birokrasi.
3. Politik dan Demokrasi
Sebagai Negara yang menjunjung tinggi demokrasi, maka di bab ini pun Anda juga akan mempelajari tentang sepak terjang politik dan domokrasi. Sistem demokrasi sampai saat ini masih disasbihkan sebagai jalan terbaik dalam mengelola kehidupan bernegara dan berpemerintahan.
Walau tak dipungkiri masih banyak kritik dan debat tentang sistem dari rakyat oleh rakyat. Sejatinya jika sesuai teori dan hakikatnya, sistem demokrasi akan dapat melahirkan para penyelenggara Negara dan pemerintahan yang amanah, berintegritas, cakap, sensitive terhadap persoalan rakya, dan malu untuk melakukan perbuatan asusila dan tak terpuji lainnya seperti kolusi, korupsi, gratifikasi.
Setidaknya di bab inilah kamu akan mempelajari iklim demokrasi, pertaruhan ideologi dan realitas, pengaruh dan faktor ternjadinya inkonsistensi dan format ulang DPD RI serta akan diulas peran DPD RI dalam penanggulangan kebakaran hutan dan asap yang sekarang tengah marak.
Baca juga : 6 Rekomendasi Buku Hukum Terbaik
Buku setebal 375 halaman ini pun memang mengulas banyak poin bab penting dan mendasar. Seperti masalah godam tikam korupsi yang akan menguak mafia pajak. Di bab lain juga akan mengulas tentang nurani dan kebijakan pemerintah dilengkapi dengan segala pernak perniknya.
Detail Buku :
| Pengarang | Empi Muslion |
| Kategori | Buku Umum |
| Bidang Ilmu | Sosial & Politik |
| ISBN | 978-602-475-404-4 |
| Ukuran | 14×20 cm |
| Halaman | xxii, 375 hlm |
| Harga | Rp.106.000 |
| Tahun Terbit | 2018 |
Buat kamu yang tertarik ingin mendapatkan Buku Perkembangan Demokrasi dan Politik Pasca Reformasi, bisa langsung di pesan ke kami dijamin tidak akan menyesal menjadikan buku ini sebagai buku bacaan kamu. Atau kamu mau cari buku yang lain di kategori Buku Sosial dan Politik.