Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H.

Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H. lahir pada tanggal 2 Mei 1968 di Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pendidikan ditempuh di SDN Nggembe tahun 1982, SPMN 1 Bolo tahun 1985, SMAN 1 Bolo tahun 1988, S-1 di Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 1992, S-2 di Pascasarjana Universitas Mataram tahun 2011, dan S-3 di Pascasarjana Universitas Brawijaya tahun 2013. Menikah dengan H. Mahmud, M.Si. (Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan dikaruniai tiga orang anak, Fitriyani Aditiya Mantika (pegawai BUMN), Aldika Zihatul Mutmainah (Mahasiswi Teknik Sistem Perkapalan, ITS), dan Zaskia Mu’ajatun Mahmud (Siswi SMP Negeri 2 Mataram). Menjabat sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram periode 2018-2022 pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu, juga menjabat sebagai 1) Dewan Kehormatan Hakim Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden 2014-2018 Republik Indonesia, 2) Tim Panelis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018, dan 3) Ketua LPD (Lembaga Penyelenggara Diklat) Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis aktif dalam publikasi karya ilmiah setiap tahun pada Jurnal CIVICUS Universitas Muhammadiyah Mataram Terakreditasi Nasional (SINTA 5) dan publikasi internasional. Selain itu, juga sebagai keynote speaker pada seminar nasional dan internasional.
Mata kuliah yang diampu, antara lain Hukum Administrasi Negara, HAM (Hak Asasi Manusia), Antropologi Hukum, Kewirausahaan, dan Pemerintahan Daerah. Penelitian yang pernah dilakukan penulis, antara lain “Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar di Kota Mataram”, “Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi di Kota Mataram)”, dan “Revitalisasi Penugasan Dosen Sekolah di Nusa Tenggara Barat”. Sedangkan, pada publikasi artikel ilmiah berjudul “The Existence of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection”, “Indonesia Perempuan dan Demokrasi”, “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Sebagai Daerah Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010”, “Pengaturan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi di Provinsi NTB)”, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Anak Nakal di Kepolisian Resort Mataram”, “Konsep Perlindungan Hukum Anak Jalanan yang Mencerminkan Prinsip-Prinsip HAM”, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia di Perusahaan Tembakau Perahu Layer Ampenan”, “Praktik Politik Uang pada Pemilukada Serentas 2015 (Studi Kasus di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima)”, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia di Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan Tahun 2015”, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Bima dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah”, “Kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam Melindungi Hak Anak Jalanan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”, “Kewenangan Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, dan “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Remisi Bagi Nara Pidana Korupsi di Lapas Kota Mataram”.